Beranda / Berita / Proyek Molor DiDuga Sarat KKN, PEMKOT Bekasi Terkesan Tutup Mata

Proyek Molor DiDuga Sarat KKN, PEMKOT Bekasi Terkesan Tutup Mata

Proyek dengan pembebanan anggaran tahun tunggal Bernilai Milyaran Rupiah melewati tahun anggaran. Diduga bertentangan dengan peraturan
Proyek dengan pembebanan anggaran tahun tunggal Bernilai Milyaran Rupiah melewati tahun anggaran.

KOTA Bekasi, Radar Jurnal – Pengadaan barang dan jasa Pemerintah selalu menjadi perhatian serta sorotan publik, baik perorangan maupun kelompok masyarakat (PERS, ORMAS maupun LSM). Diantaranya terkait dugaan marak proyek ‘Molor’ di Kota Bekasi yang ditengarai sarat KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah elemen Masyarakat bahkan meragukan serta menduga bahwa Dinas terkait tidak memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari denda keterlambatan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditengarai tidak sesuai dengan progress fisik yang terpasang. Sementara itu, berdasar pantauan awak media pada beberapa proyek ditengarai molor APBD TA. 2017, ternyata dalam pendampingan TP4 KEJARI Bekasi.

Terkait itu, Awak media pernah mencoba lakukan konfirmasi kepada Kasie Intel KEJARI Bekasi, yang ketika itu dijabat oleh Febriyandra Ryendra, SH, sekaligus sebagai ketua TP4D. Febri membantah ada proyek molor yang didampingi TP4D. Febri menegaskan pendampingan TP4D hanya sebatas yang tertuang dalam kontrak.

“Pengawalan TP4D sudah maksimal, kalau masalah teknis kita serahkan kepada dinas, tidak ada proyek molor semua sudah distop sesuai dengan kontrak dan dibayarkan sesuai progress yang terpasang, rata-rata sekitar 80 persen lah,” ujar Febri ketika itu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, terkait masih adanya kegiatan yang melewati tahun anggaran hal tersebut diluar pendampingan TP4D.

“Semua tanggung jawab PPK, silahkan ditanyakan kepada kontraktornya atau kedinas, TP4 hanya memberikan saran, baik teknis maupun yang lain sepenuhnya yang punya wewenang dinas,” tutur Febri.

Salah satu proyek yang ditengarai “Molor”, sempat menjadi sorotan Masyarakat yaitu paket kegiatan kontruksi Crossing DAS Aliran Sungai Sasak Jarang dengan nilai kontrak Rp.18.492.812.000,00 pelaksana kegiatan PT. JPP sumber dana APBD TA.2017.

Paket kegiatan tersebut dikritik dan disoroti, juga oleh salah satu Lembaga Penggiat Anti Korupsi, Ronald Manurung dari LSM P3KN (Pengamat Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara).

R. Manurung menyayangkan tindakan Walikota dan juga Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), ketika itu, sekarang berganti menjadi dinas BMSDA (Bina Marga dan Sumber Daya Air) Kota Bekasi yang telah meresmikan proyek tersebut. Sementara proyek tersebut, tampil belum selesai dikerjakan dan belum bisa difungsikan. ujar R. Manurung kepada awak media setelah proyek tersebut diresmikan pada Februari 2018 lalu.

“Sesuatu hal apapun yang layak diresmikan itu adalah yang sudah membuahkan hasil kepada masyarakat,” sesalnya.

Berdasarkan investigasi Awak Media pada APBD 2016 PT.JPP, diduga telah wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu hingga melewati tahun anggaran. Hal tersebut, masyarakat menduga ada oknum Dinas terkait yang melakukan persekongkolan dengan PT.JPP.

Berikut paket lelang yang dimenangkan oleh PT. JPP APBD TA.2016 dan APBD 2017 diduga dalam pelaksanaan kegiatan telah wanprestasi. APBD TA 2016 Nama kegiatan pembangunan Crossing Kalimalang Tarung Barat arah SS Bekasi pangkal (ini take PDAM)/ (BANPROV) Pagu anggaran kegiatan: Rp.38.000.000.000,00, harga penawaran: Rp.35.750.276.000,00. Sementara APBD TA 2017 yang diduga wanprestasi:

1. Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pengasinan/ sasak jarang kota bekasi (Banprov) nilai :

Pagu paket Rp.10.000.000.000,00

HPS paket Rp.9.654.757.000,00 Penawaran Rp.9.433.748.000,00

2. Jasa Kontruksi Pembangunan Crossing Tol-Kalimalang Pengasinan DAS Sasak Jarang, nilai :

Pagu paket Rp.19.390.548.000,00 HPS Rp.19.390.548.000,00

Penawaran Rp.18.492.812.000,00

3. Pembangunan Fly Over Rawa Panjang dengan nilai :

Pagu Rp.50.618.000.000,00

HPS Rp.30.702.400.000,00  Penawaran Rp.29.547.400.000,00

Sementara itu, data yang diterima dari BPKAD Kota Bekasi untuk paket Pembangunan Crossing Kalimalang/Tarum Barat arah SS Bekasi Pangkal (in take PDAM) (Banprov) APBD TA. 2016 realisasi pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Kode rekening 5.2.1.01.03 uraian Honorarium pengelola kegiatan pagu anggaran sebesar Rp.36.200.000,00 Realisasi kegiatan (SP2D) LS sebesar Rp.36.200.000,00

2. Kode rekening 5.2.3.61.03 untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan- pengadaan bangunan pembawa irigasi dengan pagu anggaran Rp.37.963.800.000,00 realisasi kegiatan (SP2D) LS sebesar Rp.33.508.052.000,00 dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.4.455.748.000,00.

Total realisasi kegiatan (SP2D) LS sebesar Rp.33.544.252.000,00 atau sebesar 93,8 persen dari harga penawaran/kontrak.

Sedangkan, pantauan tim, bahwa progress fisik pada tanggal 31 Desember 2016 untuk paket kegiatan Pembangunan Crossing Kalimalang Tarung Barat arah SS Bekasi pangkal (In Take PDAM/(BANPROV) diperkirakan berkisar 75-80 persen, sehingga diduga melanggar UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan PERPRES 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

Untuk realisasi pembayaran APBD TA.2017 untuk ketiga paket kegiatan tersebut, Kabid perbendaharaan, Mimik, ketika dikomfirmasi tidak memberikan klarifikasi kepada Awak Media, dengan dalih belum diaudit oleh inspektorat dan BPK.

Awak media mencoba konfirmasi melalui surat kepada Dinas PUPR (Kini menjadi dinas BMSDA) terkait hal tersebut, sayangnya hingga 2 bulan surat permohonan informasi dengan nomor: 010/SPDIK/TNMS/III/2018 yang diajukan oleh awak media belum dijawab.

Mereka terkesan tertutup terkait hal tersebut, sehingga memunculkan opini dan dugaan kuat, bahwa adanya KKN. Menanggapi kesan tertutup Dinas BMSDA, Pengamat kebijakan Publik mengaku bernama Andi, mengatakan, “Kalau sudah sampai 2 bulan surat tersebut tidak dijawab terindikasi kuat, dugaan adanya KKN, menurut saya dapat saja menjadi alasan kuat aparat penegak hukum turun tangan, dalam hal pengusutan,” pungkasnya. (Lukman)

Baca Juga

Mantap..!!! Alumni SMA 1 Salo Tahun 2015 Adakan Bukber Bersama Majelis Guru di P&B Bangkinang.!!!

Bangkinang Kota|RadarJurnal.com- Ikatan Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Salo Kabupaten kampar,menggelar buka puasa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *