Beranda / Berita / Pengadaan Rastrada Tahap 1 DiKota Blitar Diduga Jadi Bancakan Korupsi, KAJATI Diminta Usut Tuntas

Pengadaan Rastrada Tahap 1 DiKota Blitar Diduga Jadi Bancakan Korupsi, KAJATI Diminta Usut Tuntas

Blitar, Radar Jurnal-Pengadaan Rastrada 2018 dari satuan kerja Dinas Sosial sumber dana APBD TA. 2018 pemkot Blitar dengan nilai Rp. 16,7 milliar dan dimenangkan oleh CV.KARISMA PUTRA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.15,9 milliar dibagikan secara 3 tahap.

Pengadaan RASTRADA diperuntukkan warga kota blitar yang kurang mampu penyaluran beras sejahtera daerah (RASTRADA) pada tahap 1 sudah selesai.

Eko.S Ketua LSM KPK Nusantara menuturkan dalam penyaluran Rastrada tahap 1 ini tim LSM KPK Nusantara Blitar raya saat investigasi menemukan berbagai hal kecurangan yang dilakukan oleh rekanan pemenang lelang.

Tim investigasi, jelas Eko telah melakukan monitoring ke sejumlah kelurahan yang ada di 3 kecamatan terkait pengadaan Rastrada 2018 diwaktu pembagian beras ke penerima beras.

“Spesifikasinya seharusnya RASTRADA yang disalurkan ke warga berkualitas premium. akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan pantauan tim beras yang disalurkan kewarga beras medium. Oleh karena itu, kami langsung membelinya ke warga yang dapat pembagian beras 10 kg, sebagai bukti hasil monitoring kami dilapangan,”ungkapnya.

“Parahnya, tim menemukan butiran kerikil kecil dan ada beras yang kayak jamur (menirnya). Bahkan, tidak hanya kualitas, kuantitas ternyata bervariasi ada yang kurang 1 sampai 2 ons,”sesal Eko.

“Kami telah memberikan informasi ke kepala dinas sosial kota Blitar Priyo Istanto, bahwa beras yang dibagikan diduga tidak sesuai spesifikasi, sayang mereka membantah informasi yang kami sampaikan dan mengatakan beras yang dibagikan sesuai sampel Bulog,”tuturnya.

“Dalam hal ini, kami menduga terjadinya manipulasi beras premium menjadi beras medium yang dilakukan oleh rekanan pemenang lelang dengan selisih harga Rp.1500 pada  tahap 1. Bahkan Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1500 dikalikan jumlah penerima tahap 1 yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah,”ungkapnya

Tim KPK Nusantara, sambung Eko telah melaporkan temuan tersebut ke kejaksaan tinggi Jawa timur ( KAJATI ) pada tanggal 25 juli 2018. apakah dari satuan kerja dinas sosial terlibat mulai dari P.A, PPK, PPTK dan PHP terlibat ?  apakah pemeriksa dikecamatan sebelum beras dikirimkan ke penerima juga terlibat ?

“bukti sampel beras telah kami serahkan keKAJATI, semoga aparat penegak hukum dapat mengusutnya hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu,”pungkasnya. (lukman)

Baca Juga

Dirut PDAM Tirta Raharja H.Rudie Kusmayadi BE. M. Si, Tahun 2019 Programnya mengoptimalkan pelayanan pada konsumen.

Kab.Bandung Radarjurnal Upaya memenuhi pasokan air  Serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PDAM Tirta Raharja, Pihak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *