Beranda / Berita / Orang tua Murid SMP Pemuda keberatan, Pungutan Biaya akhir Kelulusan Tetap Berjalan.

Orang tua Murid SMP Pemuda keberatan, Pungutan Biaya akhir Kelulusan Tetap Berjalan.

Kab,Bandung radarjurnal.com
Hampir dari semua orang tua siswa dan siswi Smp Pemuda, merasa keberatan adanya aturan sekolah yang mengharuskan para murid untuk membayar biaya pada akhir kelulusan, Pasalnya selama ini pihak sekolah tidak mengumumkan adanya biaya diakhir kelulusan siswa yang harus dibayar, dari pihak sekolah, biaya yang harus di bayar tiap murid kelas 9 yaitu, SPP Rp 30.000 perbulan tiap siswa, Uang bangunan Rp.1.500.000 termasuk seragam, Dan Ujian akhir Rp 600.000. Hal ini membuat para orang tua merasa kecewa terhadap keputusan dan aturan kepala sekolah Smp Pemuda yang berlokasi di Kecamatan Banjaran kab.Bandung.

“Kami merasa keberatan pak, disaat anak kami sudah lulus, namun ijasahnya tidak di berikan, Dengan dalih ada tunggakan uang akhir tahun yang harus di lunasi,” Ungkap salah satu orang tua murid yang enggan di sebut namanya. malah Kami pernah datang ke sekolah untuk meminta poto copi ijasah, karena anaknya mau bekerja disebuah perusahaan yang berlokasi di Kota Bandung, namun pihak sekolah tidak memberikannya.” tutur salah satu orang tua murid.

Saat Kepala sekolah H. Heri Ahmad Jauhari, ingin di temuai oleh wartawan, yang tujuannya untuk konfirmasi keterkaitan soal biaya yang harus dilunasi murid Smp Pemuda  kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tidak ada di tempat dan pihak wartawan pun langsung mendatangi staf sekolah tersebut langsung  mempertanyakan keberadaan mereka, namun jawabannya bahwa mereka lagi di luar kantor dan ada urusan kedinasan,” Ungkap salah satu stafnya.
Selanjutnya dari media pun meminta nomor yang bisa dihubungi,ternyata kepsek tidak mengangkat sellurernya.

Menurut, salah satu staf TU adanya biaya yang harus di lunasi murid pada akhir kelulusan memang benar bahkan pihak Sekolah memberlakukan pungutan tersebut dengan dalih Biaya Oprasional Sekolah (BOS) tidak cukup untuk kebutuhan sekolah. Ketika ditanyakan soal dasar hukum kebijakan pungutan,” saya tidak tahu pak, yang jelas aturan tersebut kewenangannya di Kepala sekolah.” Ungkapnya

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan aturan yang harus di patuhi dengan dasar hukum yang kuat dengan landasan musyawarah secara mufakat. Dalam Undang Undang pendidikan pun, setiap warga masyarakat indonesia di wajibkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak ditingkat dasar 9 tahun, ternyata saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, walau pun pemerintah telah menggelontorkan Anggaran pendidikan melalui program dana BOS, namun Hal ini setiap penyelenggara pendidikan banyak saja alasan terkait Dana Bos, maka pihak Dinas pendidikanlah yang harus meluruskan permasalahan ini agar Program pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) bisa mandiri serta terealisasi, juga menindak tegas.     (R)

Baca Juga

Mantap..!!! Alumni SMA 1 Salo Tahun 2015 Adakan Bukber Bersama Majelis Guru di P&B Bangkinang.!!!

Bangkinang Kota|RadarJurnal.com- Ikatan Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Salo Kabupaten kampar,menggelar buka puasa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *