Beranda / Daerah / Jawa Barat / ANGGOTA DPR RI MENGAPRESIASI PTSL KAB BANDUNG

ANGGOTA DPR RI MENGAPRESIASI PTSL KAB BANDUNG

Kab Bandung|radarjurnal.com Kepemilikan tanah di wilayah bisa segera dilakukan jika memang tanah statusnya terbengkalai alias tidak bermanfaat. Hal itu dikatakan Agus Makmur Santoso, S. Kom., MM, anggota DPR Pusat Komisi II, Kamis (28/2/19) di Hotel Sutan Raja, sebagai narasumber di acara Kementerian Agraria. Ia menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dijelaskan Agus, menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/ pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/ pertanahan, penataan agraria/ pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/ pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.

Juga melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah. Danpelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tujuannya tambah Agus, agar masyarakat bisa memiliki tanah dan punya rumah dengan hitungan peratus meter bagian. Pengajuan permohonan kepemilikan tanah itu pun harus jelas dan bisa sesuai dengan data yang ada. Karena sekarang sudah terbalik, kalau dulu masyarakat mendatangi Kantor BPN, sekarang BPN yang mendatangi masyarakat melalui program PTSL. “Jelas itu merupakan keuntungan bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan sertifikat,” kata Agus.

Di kesempatan itu pula Agus mengimbau kepada 250 orang undangan agar bisa memanfaatkan situasi ini guna perlengkapan dokumen kepemilikan. Bisa jadi tanah di sekitar masyarakat belum ada pemiliknya, dan itu bisa dilakukan upaya pengajuan dokumen asal datanya akurat.

“Dengan begitu permasalahan tanah dan kepemilikannya akan cepat tertanggulangi sesuai harapan. Begitu juga dengan masyarakatnya secara tak langsung mempunyai lahan sendiri,” pungkasnya (Yun)

Baca Juga

PEMDA KABUPATEN BANDUNG HARUS LEBIH SERIUS LAGI MENYIKAPI KELUHAN PEMERINTAHAN DESA

Kab.Bandung Radarjurnal Hari jadi kabupaten Bandung ke 378 tahun 2019 di harapkan dapat membawa perubahan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *