Beranda / Daerah / Jawa Barat / RESES ANGGOTA DPRD KAB BANDUNG TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT NAGRAK

RESES ANGGOTA DPRD KAB BANDUNG TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT NAGRAK

Kab. Bandung|Radarjurnal.com Pada kegiatan reses Anggota DPRD Kab. Bandung, bertempat di Pondok Pasantren Al Mukhlish, Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, dihadiri  undangan sekira 250 orang, Rabu (27/2/19) Yayat Hidayat, SE., MM., Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, menerima keluhan dari masyarakat berupa pengadaan Pos Yandu, Kantor RW, Pos Ronda, Kantor Karang Taruna, dan masalah bantuan yang diterima masyarakat saat ini.

Diantaranya adalah Linda  (Ketua RW 01) yang mengeluhkan masalah bantuan yang saat ini masih di terima masyarakat. Menurutnya, masyarakat penerima bantuan perlu dilakukan verifikasi sebab menurutnya masih menggunakan data tahun 2010-2011 sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Alasan Linda, dari nama-nama itu sebagian sudah pindah alamat bahkan ada yang sudah meninggal. Menyikapi hal itu, ia berharap kepada Yayat untuk segera menindaklanjuti permasalahan itu.

“Kami menginginkan kepada pemerintah saat hendak memberikan bantuan terlebih dahulu melakukan klarifikasi data. Hal ini demi kebaikan masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima bantuan,” harap Linda.

Yayat mengakui permasalahan data memang tidak up to date. Ia menggambarkan orang yang sudah meninggal pun diberi bantuan. Begitu juga dengan masyarakat yang pindah alamat. Data itu diambil di Badan Pusat Statistik (BPS) yang memang masih menggunakan data lama.

Jadi, wajar lanjut Yayat, bila masyarakat mempermasalahkan hal itu. Apalagi masyarakat penerima bantuan itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan tahun 2019 ini pemerintah bisa menggunakan data mutakhir agar saat pemilihan tidak terjadi kerancuan akibat salah kirim.

Tugas DPRD bukan memberi bantuan, tambah Yayat. Fenomena itu terkadang terbalik, dianggapnya baiknya jalan, bagusnya gedung, atau hal lainnya seolah-olah dianggap bantuan dari anggota DPRD. Itu jelas tidak benar. Tapi kalau memfasilitasi untuk turunnya anggaran kepada pemerintah sudah seharusnya dilakukan oleh mereka.

“Karena tugas Anggota DPRD itu mengayomi, mewadahi, melayani, dan memfasilitasi keinginan masyarakat. Hal itu harus digarisbawahi dengan benar. Bahwa bantuan yang di terima oleh masyarakat, bukan dari DPRD melainkan dari pemerintah,” tegas Yayat.

Sementara kebutuhan untuk Kantor RW, Karang Taruna, Pos Yandu, dipaparkan Yayat, bukan pemerintah tidak mau membantu, begitu juga dengan anggota DPRD. Permasalahannya adalah, apakah sudah tersedia lahan hibah untuk pembangunannya itu. Percuma dibangun juga kalau masih menggunakan lahan orang lain. Suatu saat nanti bisa dibongkar kembali oleh pemilik lahan. (Yun)

Baca Juga

PEMDA KABUPATEN BANDUNG HARUS LEBIH SERIUS LAGI MENYIKAPI KELUHAN PEMERINTAHAN DESA

Kab.Bandung Radarjurnal Hari jadi kabupaten Bandung ke 378 tahun 2019 di harapkan dapat membawa perubahan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *