Beranda / Berita / DUGAAN MARK UP PENGADAAN VMS MOBILE DISHUB JATIM 2018

DUGAAN MARK UP PENGADAAN VMS MOBILE DISHUB JATIM 2018

SURABAYA – RADAR JURNAL – Dengan semakin pesat nya perkembangan di Surabaya di era teknologi digital, untuk mantisipasi kemacetan maka pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dirasa perlu melakukan upaya secara dinamis untuk mengatasi problem kemacetan dengan Pengadaan Variable Messages Sign ( VMS ) Mobile.

Variable Messages Sign (VMS ) Mobile adalah Rambu Multi Pesan elektronik yang dipasang di beberapa tempat untuk menginformasikan hal hal penting yang sifat nya urgent mendesak agar dapat membantu kelancaran masyarakat pengguna jalan.

VMS Mobile berupa perangkat display LED juga bisa menampilkan informasi multi media berbentuk text gambar yang dikendalikan melalui jaringan internet.
Pada Tahun 2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim melakukan pengadaan VMS Mobile sebanyak 4 Unit yang dimenangkan CV. PSR dengan Harga Penawaran Rp. 4.020.500.000. Berdasarkan data di LPSE Jatim, tidak ditentukan untuk Merk Barang yang harus nya jadi kualifikasi bagi pemenang lelang saat tanda tangan kontrak.

Hasil Investigasi dan penelusuran di berbagai situs salah satu nya “opentender.net” dan situs jualbeli online Alibaba, terdapat VMS Mobile dengan Model dan Jenis Truk Trailer yang ditempatkan di Gedung Negara Grahadi dan Bundaran Waru Depan Mall Cito dengan Informasi kegiatan Millenial Road Safety Festival di Jembatan Suramadu.

Untuk Satu Unit VMS Mobile harga berkisar antara US8000 – US18000/ per Meter Persegi.
Indikasi dugaan Mark Up penggelembungan harga pengadaan VMS Mobile ini notabene menjadi tanggung jawab struktural Bidang Prasarana lalu Lintas Dinas Perhubungan Jatim yang dikomandoi Bapak M. Wazirrudin ST.,MM berpotensi merugikan keuangan negara senilai ratusan juta bahkan hingga milyaran. Tidak dapat dipungkiri, Paket pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi sektor terbesar yang menjadi “Lahan Basah” tindak Pidana Korupsi. Implikasi awal dimulai dari perencanaan dan penganggaran dilanjutkan dengan permainan menaikan spesifikasi teknis sehingga anggaran menjadi besar.

Semakin tinggi nilai anggaran HPS (Harga Perkiraan Sendiri) suatu barang, semakin besar dugaan ada kongkalikong antara pihak penyedia jasa dan rekanan yang berpotensi kebocoran anggaran. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bapak Fattah Jasin selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jatim belum bisa dikonfirmasi wartawan RadarJurnal.com ini. (ViaN)

Baca Juga

PEMILU SERENTAK 2019 BERLANGSUNG LANCAR DI DESA SUKANAGARA.

Kab.Bandung Radarjurnal Pemungutan Suara dalam Pemilu Serentak tahun 2019 hari rabu 17/04 berlangsung kondusif, Seperti …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *