Beranda / Daerah / JALAN NASIONAL DI PULAU MADURA 2019 AKAN LEBIH MANTAP

JALAN NASIONAL DI PULAU MADURA 2019 AKAN LEBIH MANTAP

SURABAYA (RADARJURNAL- Jalan merupakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional yang berperan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah. Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jalan baik itu Jalan Nasional Non-Tol atau Jalan Tol serta mempertahankan jalan dalam kondisi lebih mantap.
Dalam Tahun anggaran 2019 ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya yang berkantor di Gedung Soebengat Jalan Raya Waru 20 ini, mendapat gelontoran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kemen PUPR) anggaran jumbo Rp. 92 Miliar yang bersumber dari APBN untuk kegiatan Preservasi Jalan Nasional di Pulau Madura sepanjang 322 Kilometer. Adapun Paket pekerjaan infrastruktur ini dibagi dalam 3 kegiatan yaitu
1. Preservasi jalan raya Kamal–Bangkalan–Kota Sampang dengan pagu anggaran Rp 29.871.947.000. PT Bima Sakti Adhinata menjadi pemenang lelang proyek ini dengan harga terkoreksi Rp 22.476.604.000.
2. Preservasi jalan raya Sampang–Pamekasan–Sumenep senilai Rp 29.655.951.000. Lelang proyek ini dimenangkan PT Pembangunan Makmur Santoso dengan harga terkoreksi Rp 24.983.270.650.
3. Preservasi jalan raya Bangkalan–Tanjungbumi–Pamekasan–Sumenep dengan pagu anggaran Rp 32.475.349.000. PT Jatiwangi menjadi pemenang lelang fisik proyek ini dengan harga terkoreksi Rp 28.846.858.000.

Kabid Preservasi dan Peralatan I BBPJN VIII Surabaya, H. Sodeli ST memaparkan bahwa jalan nasional di wilayah Madura sepanjang 322 kilometer yang dibagi menjadi tiga pejabat pembuat komitmen (PPK). Yakni, PPK Bangkalan–Tanjungbumi–Pamekasan–Sumenep, PPK Kamal–Bangkalan–Kota Sampang, dan PPK Sampang–Pamekasan–Sumenep. “Kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan anggaran sebesar Rp 92 miliar untuk lebih memantapkan perbaikan jalan nasional di Madura. Pelaksanaan dalam kegiatan pekerjaan sudah kita lakukan Identifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan sepanjang 322 Kilometer dengan metode perbaikan skala prioritas dan pengerjaan sampai 31 Desember 2019,” Ungkap nya.
Ditambahkan oleh H.Sodeli,ST, untuk mendukung program Presiden Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum dalam hal Infrastruktur, BBPJN VIII sangat menginginkan Jalan Nasional di Pulau Madura mantap secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal itu, sedikitnya dibutuhkan Rp 300 miliar. Dengan hitung-hitungan 1 kilometer butuh biaya Rp 1 miliar. ”Itu hanya pengembalian kondisi, bukan termasuk pelebaran jalan,” jelasnya.
Pelaksanaan preservasi jalan nasional di lapangan, klaim H. Sodeli, sudah ada konsultan supervisi dari satuan kerja perencanaan dan pengawasan jalan nasional (satker P2JN) sebagai direksi teknis. Sementara BBPJN sebagai direksi pekerjaan.
”Secara teknis konsultan supervisi melakukan pengendalian pengawasan. Sesuai SOP, apa saja yang dikerjakan pelaksana proyek, ada pemeriksaan konsultan, baru ke PPK. Sehingga, kondisi aman dan dikerjakan sesuai RAB,” paparnya.
Sekitar satu bulan yang lalu, Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjuan infrastruktur dan transportasi Madura. Kunjungan rombongan anggota Komisi V yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ir.H.Sigit Soesiantomo menggunakan bus, lewat jalur darat. Berangkat dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Sumenep. Sepanjang perjalanan, rombongan anggota Dewan sangat menikmati sensasi berkendara di Madura. Beberapa Anggota Dewan mengomentari kondisi jalan mulai Bangkalan sampai Sumenep. Selain berlubang dan bergelombang, jalan nasional juga sempit. Komisi V DPR akan berupaya meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya untuk dilakukan pekerjaan pelebaran dan perbaikan.
“Tolong direview ulang jalan dari Surabaya ke Sumemep. Jalannya semakin sempit. Seperti jamu Madura, semakin sempit. Terutama akses menuju Bandara Trunojo,” pinta politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ditambahkan oleh H.Sodeli ST, pemicu jalan nasional di Madura cepat rusak karena usianya di atas sepuluh tahun. Karena itu, sudah waktunya dilakukan metode peningkatan jalan. ”Setiap tahun aspal akan hilang lantaran menguap. Saat musim Hujan turun aspalnya sudah tidak ada perekatnya. Alhasil lubang lubang di jalan akan terjadi. Pemicu lainnya yakni banyak kendaraan mengangkut barang melebihi muatan. ”Bukan yang nambal yang tidak benar. Baru ditambal rusak karena banyak kendaraan melebihi muatan,” imbuhnya.

Pihak BBPJN VIII juga sudah mengirim surat pengaduan ke Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Timur (Jatim) Kementerian Perhubungan. Namun, tetap saja masih banyak kendaraan bertonase besar mengangkut barang melebihi muatan. “Sampai saat ini BBPJN VIII hanya mendapatkan alokasi dana terbatas. Pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat. BBPJN butuh dukungan dan dorongan dari semua pihak agar peningkatan jalan nasional secara total bisa terwujud. ”Semoga segera terealisasi dan keseluruhan Jalan Nasional di Pulau Madura lebih Mantap,” ucap H.Sodeli ST. ( ViAN )

Baca Juga

DUGAAN MARK UP PENGADAAN VMS MOBILE DISHUB JATIM 2018

SURABAYA – RADAR JURNAL – Dengan semakin pesat nya perkembangan di Surabaya di era teknologi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *