Menyikapi Keluhan Penerima BSPS Ketua LSM KCBI Angkat Bicara

Karawang RADAR JURNAL – Salah satu penerima manfaat Program BSPS (Batuan Stimulan Perumahan Swadaya) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Berjumlah 199 unit di Desa Mekar Jaya, Desa Purwa Mekar, dan Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, mengeluh.

Lantaran, bahan material yang ia terima diduga di mark up oleh oknum – oknum yang terlibat di program milik pemerintah pusat tersebut, selain itu di tabel penerimaan material dari toko material yang telah disurvei, harganya diduga selisih lebih mahal dari harga pasaran, bahkan penerima manfaat ada yang tidak tahu harga dari material diduga digelapkan terkait harga.

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tidak mau identitasnya disebutkan, menyatakan bahwa dirinya sangat merasa kecewa terhadap oknum-oknum pendamping bantuan tersebut, baik oknum pendamping dari kampungnya sendiri, maupun oknum pendamping dari Kabupaten Karawang.

Kekecewaan tersebut bermula pada saat datangnya bahan-bahan material bangunan, seperti semen, hebel, Genteng, Pasir, Besi, Kayu dan lain lainnya yang diantar oleh pihak suplaiyer atau toko bahan material untuk bedah rumah.

“Saya sangat terkejut, ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapan, jika kalau tidak mau bantuan itu akan di pindah ke orang lain,”sebut sumber.

Dirinya menerangkan mendapat bantuan dari pemerintah berupa bedah rumah sebesar Rp 20.000.000,- dengan ketentuan Rp 17.500.000, dalam bentuk material sedang Rp. 2.500.000, untuk upah pekerjaan. Namun rasa senangnya berubah setelah datang bahan material yang diantar tidak sesuai baik jumlah maupun itemnya di kurangi terlebih kualitasnya yg kurang baik.

Yang ironisnya nota barang material yang diberikan ke penerima bantuan tidak dicantumkan harganya, jelas salah satu penerima yang tidak mau disebutkan namanya.

Di Lain Tempat Ketua LSM KCBI Kabupaten Karawang Opie Wicaksana saat di konfirmasi terkait pekerjaan BSPS ia mengatakan, “Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan mestinya diapresiasi semua pihak, namun kami merasa miris jika realisasinya tidak ada transparansi dalam pengelolaan” tegasnya.

Ia juga menambahkan jika penerima mampaat keluhkan material yang dikirim tidak sesuai dengan yang di terapkan dalam anggaran, maka kami dari LSM KCBI akan kroscek kelapangan dan menyikapi keluhan penerima bantuan BSPS, dan jika ada temuan penyimpangan tidak akan segan segan untuk menindaklanjuti ke Aparat penegak hukum (APH), tegasnya.

(Red)